PENYELENGGARAAN PELABUHAN DI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

 PENYELENGGARAAN PELABUHAN DI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

DASAR HUKUM :

PERSYARATAN OPERASIONAL/KOMERSIL DAN PENGGUNAAN PERAIRAN TERMINAL KHUSUS

 

PERSYARATAN OPERASIONAL/KOMERSIL DAN  PENGGUNAAN PERAIRAN TERMINAL KHUSUS
1.  PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2O2I TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS 2. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO 3.      PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 89 TAHUN 2018 TENTANG NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK SEKTOR PERHUBUNGAN DI BIDANG LAUT
JENIS IZIN		ADA	TIDAK ADA
PERSYARATAN  DASAR (PD)	1.      KKPR (PKKPR LAUT DAN PKKPR DARAT)
	2.      PERSETUJUAN LINGKUNGAN / PL ( AMDAL,  UKL –UPL ,ATAU SPPL)
	3.      PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG/ PBG DAN Sertihkat Laik Fungsi Bangunan Gedung /SLF
PERIZINAN BERUSAHA (PB)	Izin Terminal Khusus PB sektor transportasi Laut terdiri dari ; 1.    Izin /Persetujuan Penetapan Lokasi 2.    Izin /Persetujuan Pembangunan atau Pengembangan Terminal Khusus 3.    Izin /Persetujuan Operasional Terminal Khusus
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB –UMKU)	PB UMKU sektor transportasi meliputi penunjang operasional dan/atau komersial kegiatan usaha transportasi laut
	ADA PERJANJIAN KERJASAMA BILA TERSUS MENDAPAT PERSETHUAN MELAYANI KEGIATAN UMUM/ BILA TIDAK ADA IZIN MELAYANI KEGIATAN UMUM TIDAK WAJIB ADA KERJASAMA
PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS TERSUS / PENGGUNAAN PERAIRAN
1.      Surat permohonan
2.       Identitas direksi tersus
3.      Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya serta SK Kemenkumham
4.      NIB
5.      NPWP
6.      Gambar Layout/peta  DLKP dan DLKR TERSuS
7.      Sertifikat Kepemilikan Tanah
8.      Berita Acara Peninjauan dan Evaluasi oleh Syahbandar dan BP Batam dan Pertimbangan /rekomendasi Teknis faslitas pelabuhan dan keselamatan
9.      Tata letak dermaga
10.   Dokumen kapal yang menjadi dasar perhitungan luasan penggunaan perairan
11.   Bukti lunas penggunaan perairan (surat Perjanjian Penggunaan Perairan)
12.   Bukti lunas pengurusan perizinan
13.   System pelayanan dan prosedur tersus

 

Riwayat Kerja Penulis :

Ditpam BP Batam Pelabuhan International SKP ( 1995-1998 )
KPLP Batam ( 1998-2005 )
Operator Pemindai Gammaray ( 2005-2009 )
Keamanan ISPS Code Beton SKP ( 2009-2012 )
Keuangan Pelabuhan BP Batam ( 2012-2014 )
Tehnik dan Peralatan Pelabuhan BP Batam ( 2014-2015 )
Aneka Jasa, Pemasaran dan Legal Pelabuhan Laut BP Batam (2015-2017)

Manager pengembangan usaha dan pemasaran (2018-2019)

Asisten Manajer Kepelabuhanan ( 2019-2022)

Asisten Manajer Pemasaran (2022-2024)

Kepala Seksi Penyusunan Sistem dn Standar Pelabuhan (2024-Sekarang)

Biaya Logistik Batam

 Pelabuhan berfungsi sebagai moda transportasi baik barang ataupun penumpang untuk transfer interface antar kapal pengangkut dengan moda transportasi lainnya.Pelabuhan juga sebagai tempat penyimpanan sementara baik ditempat penumpukan atau di gudang dan menangani semua data yang terkait dengan status barang yang berkegiatan yang diperlukan oleh pihak yang terkait didalamnya.Dalam kegiatan dipelabuhan terdapat kegiatan yang meliputi Pelayanan Jasa Kapal, Pelayanan Jasa Barang dan Pelayanan Jasa rupa-rupa ( Jasa Kepelabuhanan lainnya).Pelayanan Jasa Kapal meliputi Pelayanan Jasa Pemanduan, Pelayanan Jasa Penundaan, Jasa Pelayanan Labuh, Jasa Pelayanan Tambat, Pelayanan Jasa Kepil (Kepil Area Darat, Kepil Area Laut). Pelayanan Jasa Barang meliputi Pelayanan Jasa Bongkar/Muat (Dermaga), Pelayanan Jasa Chassis, Pelayanan Jasa Penumpukan gudang, Penumpukan Lapangan terbuka dan  Delivery/Receiving (Trucking, Lift On/Lift Of). Jasa Pelayanan Kepelabuhanan lainnya atau Jasa Pelayanan rupa-rupa meliputi Jasa Sewa Gudang, Jasa Sewa Alat, Jasa Sewa Ruang , Jasa Kebutuhan Air, Jasa Kebutuhan Listrik, Jasa Sampah, Jasa Sewa Bangunan, Jasa Pass Pelabuhan (Pass Orang,Alat dan Kendaraan), Jasa Iklan dan Promosi.

Pelabuhan Batam keberadaannya sudah cukup lama sekitar tahun 1970, berawal berfungsi sebagai pendukung logistic dan operasional Pertamina, Kemudian pada tahun 1973 beralih Pengelolaanya kepada Otorita Batam atau yang sekarang dikenal dengan Badan Pengusahaan Batam (BP Batam). Pelabuhan Batam sendiri dari segi fungsi pengelolaanya tidak bertujuan komersial profit ( Mencari Keuntungan dari Pengelolaan Pelabuhan) / Pelabuhan yang diusahakan tetapi sebagai Pelabuhan yang tidak diusahakan yang berfungsi sebagai pelabuhan pendukung bagi Industri –industri di Kawasan Industri Batam. Pelabuhan Batam berubah fungsi menjadi Pelabuhan yang diusahakan sekitar tahun 2019 dengan Sistem BLU Badan Pengelola Pelabuhan Batam, dan pada tahun 2020 menjadi BLU Strategis Bisnis Unit Badan Usaha Pelabuhan Batam.

Sebagai Pelabuhan yang baru lahir sebagai Badan Layanan Umum SBU yang bertujuan memberi Pelayanan tidak semata-mata mencari keuntungan asal tidak rugi menunju Pengelolaan Pelabuhan yang Komersial Profit Oriented tentunya banyak hal yang harus dibenahi, untuk restorasi menuju pengelolaan pelabuhan modrn tentunya perlu dukungan dan sinergitas semua pihak terkait.

Permasalahan Permasalahan Pelabuhan Batam menurut pandangan penulis sebagai berikut:

1. Kapal di Batam Kebanyakan hanya kapal kecil yang berfungsi sebagai kapal pengumpan dan pengumpul Barang general kargo dan Kontainer yang dibawa ke singapura yang dalam bentuk Tonase/Kubikasi atau Box Kontainer sangat sedikit muatanya yang berupa Kapal Kayu, Kapal TB/Tongkang dan LCT dengan Gross Tone kecil.
2. Pelabuhan di Batam memiliki Dermaga tambat yang panjang tetapi tidak memiliki tempat Penumpukan lapangan terbuka yang luas yang menyebabkan proses bongkar muat lambat karena timbulnya truck losing.
3. Alat –Alat Kerja B/M Produktivitasnya kurang maksimal untuk penunjang Pelabuhan Modrn.
4.  Kedalaman Kolam Bandar Kurang Memadai untuk Kapal-Kapal dengan Bobot dan Muatan yang banyak dan Besar.
5. Budaya Kerja yang belum mengupgrade Budaya dan Pola Kerja Tata Kelola Pelabuhan Modrn.
6. Sistem Informasi Pelabuhan (Terminal Operator Sistem) belum setara dengan Tata Kelola Pelabuhan Modrn.
7. Tidak Banyak tersedianya Kantong-Kantong Pendukung Penumpukan baik Lahan terbuka dan Gudang diluar Pelabuhan sebagai Pendukung Pelabuhan untuk Penumpukan Kontainer dan General Kargo.
8. Banyaknya Unsur yang terlibat dalam Proses pelayanan  ( Owner, Feeder Cargo, EMKL, PBM, PPJK,TKBM,Agen)
9. Tidak adanya PBM dan EMKL terseleksi Perusahaan apapun bisa berusaha di Pelabuhan asal Persyaratanya terpenuhi.

Pembahasan :

Dari permasalahan –permasalahan diatas menyebabkan biaya logistik dari dan ke Batam jadi lebih mahal dibandingkan kekota lain dengan jarak tempuh sama atau lebih jauh.Selain itu sistem logistik di Batam tujuan Eksport bersifat Door to Door yang biayanya di Kendalikan Feeder Cargo Owner dalam satu paket yang saat ini dikenakan lebih tinggi dari daerah lainnya.

Hal tersebut tentunya juga mempengaruhi BCH bongkar muat (Box Crane Per Jam ) /banyaknya Box Petikemas yang dilakukan oleh satu buah crane dalam waktu 1(satu) jam serta mempengaruhi BSH ( Box Ship Per Jam ) / banyaknya box yang dibongkar /muat ke/dari kapal dalam satu jam.

Permasalahan diatas juga mempengaruhi TRT  (Turn Round Time) waktu yang diperlukan kapal dalam melakukan proses bongkar/muat mulai dari saat datang kepelabuhan hingga keluar pelabuhan jadi lama.

Solusi :

1. Perlu adanya Kapal  ukuran besar yang melayani kegiatan bongkar muat dari Batam ke Singapura dan daerah lain dengan konsekuensi jumlah muatan harus banyak dan tersedia agar biaya operasional terpenuhi.
2. Memperluas lahan Penumpukan Terbuka dan Gudang Penumpukan tertutup di Pelabuhan
3.   Memodernisasi alat-alat Bongkar muat yang beroperasi di Pelabuhan
4. Memperdalam dan memperluas Kolam Bandar
5. Merubah budaya kerja dan Pola kerja menjadi tata kelola Pelabuhan Modrn.
6. Pembaharuan Tekhnologi Informasi tata kelola Pelabuhan.
7. Perbanyak Kantong –Kantong Pendukung Penumpukan di Luar pelabuhan
8. Meyederhanakan unsur-unsur yang terlibat dalam kegiatan bongkar/muat
9. Memulai dari satu /dua PBM terseleksi yang beroperasi sebagai percontohan.

Hal tersebut diatas merupakan beberapa cara untuk menekan biaya logistik yang selama ini masih menjadi Issue negative bagi kota Batam.melihat perkembangannya tindakan Pemerintah sangat serius untuk mengatasi hal tersebut antara lain dengan dijadikan Pelabuhan Batam sebagai Pilot Projek dalam Nasional Logistic Ekosistim dengan Batam logistic Ekosistimnya yang didalamnya terdapat Auto Gate Sistem (AGS) dan B-SIMS ( Batam Seaport Information Manajemen System). Serta diperluasnya Jalan yang terintegrasi Ke Pelabuhan. (Maskun)

 

 

 

 

Penggunaan Automatic Identification System (AlS) untuk manajemen kapal di pelabuhan dan Perairan

Penggunaan  Automatic Identification System (AlS) untuk manajemen kapal di pelabuhan dan Perairan

Penulis : Kun Sri Harto 

Mahasiswa Pasca Sarjana Manajemen 

Universitas Riau Kepulauan Batam

Batam, 1 Januari 2021

Tantangan Pelabuhan, Kapal dan Pelayaran  di masa depan semakin majemuk, Pelabuhan semakin banyak, Kapal makin bertambah alur pelayaran semakin padat.Tanpa manajemen yang baik tentunya suatu daerah tidak dapat dan memperoleh manfaat dari tantangan tersebut.   Automatic Identification System (AIS)  dipakai dan di manfaatkan untuk menjaga keselamatan maritim, mengelola kapal, dan mengelola perairan salah satu sarana untuk menghadapi tantangan tersebut.

Batam merupakan kota di Indonesia dengan jumlah Pelabuhan atau Terminal  terbanyak di Indonesia dan di Asia Tenggara. Terdiri dari 5 Terminal Umum yaitu Terminal Umum Batu Ampar, Terminal Umum Kabil, Terminal Umum Sarana Citra Nusa Kabil, Terminal Umum Port Sekupang Batam, Terminal Umum Sekupang, Terdiri dari 7 Terminal Penumpang yaitu Terminal International Sekupang, Terminal International Domestik Harbour Bay, Terminal International Batam Center, Pelabuhan International Marinacity/Teluk Senimba, Pelabuhan International Nongsa Point Marina , Pelabuhan Domestik Telaga Punggur dan Pelabuhan Domestik Sekupang, selain itu juga terdapat lebih dari 86 Terminal Khusus dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri yang tersebar di Kawasan Industri Pelabuhan/ Maritim BP Batam Kabil, Kawasan Industri Pelabuhan/Maritim BP Batam Batu Ampar, Kawasan Industri Pelabuhan/Maritim BP Batam Sekupang, Kawasan Industri Pelabuhan/Maritim Tanjung Uncang, Kawasan Industri Pelabuhan/ Maritim Sagulung serta kawasan Industri Maritim /Pelabuhan Rempang Galang serta Perairan yang berada di Perairan Pulau Batam, Perairan Pulau Galang,Pulau Galang Baru, Perairan Pulau Rempang, Perairan Pulau Setokok,Perairan Pulau Tonton, Perairan Pulau Nipah, Perairan Pulau Janda Berhias, Perairan Pulau Ngenang dan Perairan Pulau Sauh.

Pelabuhan Batam berada di jalur Pelayaran padat didunia yaitu selat malaka dan selat singapura yang letak jalurnya berbagi sisi perairan antara singapura dan Batam dimana jalur tersebut tiap bulannya dilalui ribuan kapal yang melakukan aktivitas niaga atau aktivitas Non niaga.Apabila Pelabuhan Batam bisa mengambil peluang jalur strategis tersebut seperti peluang yang didapatkan oleh Pelabuhan Singapura tentunya akan membawa dampak yang positip  bagi Batam, dan bagi Singapura. Dengan Jalur strategis dan padat ini sudah selayaknya untuk keselamatan dan keamanan pelayaran serta untuk pengelolaan pelabuhan yang baik penerapan Automatic Identification System bagi kapal yang sesuai ketentuan wajib melengkapi dan menggunakan sarana tersebut untuk Kapal yang melintas dan berkegiatan baik di Perairan maupun Pelabuhan yang berada di wilayah Pelabuhan Batam, dan Perairan selat malaka serta selat singapura.

Sistem Identifikasi Otomatis (Automatic Identification System) yang biasa disebut AlS adalah sistem pemancaran radio Very High Frequency (VHF) yang menyampaikan data-data melalui VHF Data Link (VDL) untuk mengirim dan menerima informasi secara otomatis ke kapal lain, Stasiun Vessel Traffic Services (VTS), dan/atau stasiun radio pantai (SROP).

AIS terdiri dari AIS Klas A adalah sistem pemancaran radio VHF yang menyampaikan data melalui VDL untuk mengirim dan menerima data statik dan data dinamik kapal secara otomatis dan AIS Klas B adalah sistem pemancaran radio VHF yang menyampaikan data melalui VDL untuk mengirim data kapal secara otomatis.

AIS Klas A  wajib dipasang dan diaktifkan pada Kapal Berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan Konvensi Safety of Life at Sea (SOLAS) yang berlayar di wilayah Perairan Indonesia.

AIS Klas B wajib dipasang dan diaktifkan pada Kapal Berbendera Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut: 

• Kapal penumpang dan Kapal barang Non Konvensi dengan ukuran paling rendah GT 35 (tiga puluh lima Gross Tonnage) yang berlayar di wilayah Perairan Indonesia; 
• Kapal yang berlayar antar lintas negara atau yang melakukan barter-trade atau kegiatan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan; dan 
• Kapal penangkap ikan berukuran dengan ukuran paling rendah GT 60 (enam puluh Gross Tonnage). 

Untuk lebih meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran, Kapal  dapat dilakukan pemasangan dan pengaktifan AIS Klas A.Nakhoda wajib mengaktifkan dan memberikan informasi yang benar pada AIS.

Informasi AIS Klas A terdiri atas data statik terdiri atas: 

1. nama dan jenis Kapal; 

2. tanda panggilan (call sign)', 

3. kebangsaan Kapal; 

4. Maritime Mobile Services Identities (MMSI); 

5. International Maritime Organization (IMO) Number, 

6. Bobot Kapal; 

7. sarat (draught) Kapal; dan 

8. panjang dan lebar Kapal; dan - 

Informasi AIS Klas A  terdiri atas data dinamik yaitu: 

1. status navigasi; 

2. titik koordinat Kapal; 

3. tujuan berlayar dengan perkiraan waktu tiba; 

4. kecepatan Kapal; dan 

5. haluan Kapal.

Informasi AIS Klas B terdiri atas: 

a. nama dan jenis Kapal; 

b. kebangsaan Kapal; 

c. MMSI; 

d. titik koordinat Kapal; 

e. kecepatan Kapal; dan 

f. haluan Kapal.

Dalam hal AIS tidak berfungsi, nakhoda wajib menyampaikan informasi kepada SROP dan/atau Stasiun VTS, serta mencatat kejadian tersebut pada buku catatan harian (log book) Kapal yang dilaporkan kepada Syahbandar. 

Bagi Kapal Berbendera Indonesia yang tidak melaksanakan kewajiban menggunakan AIS dikenakan sanksi administratif berupa penangguhan pemberian surat persetujuan berlayar sampai dengan terpasang dan aktifnya AIS di atas Kapal.Nakhoda yang selama pelayaran tidak mengaktifkan AIS dan tidak memberikan informasi yang benar  dikenai sanksi administratif berupa pencabutan sertifikat pengukuhan (Certificate of Endorsement (COE).Kapal Asing yang tidak melaksanakan kewajibannya  dikenakan sanksi sesuai ketentuan Tokyo MOU dan perubahannya.

Permasalahan kegiatan kapal baik di saat sedang berlayar , maupun sedang melakukan aktivitas di Pelabuhan dengan semakin padatnya Kapal  dan banyaknya Pelabuhan tentunya perlu pengawasan dan pengendalian yang baik untuk mencegah Kapal Tenggelam, Kapal terbakar, Kapal tubrukan ,Kapal Kandas , Terjadinya waktu tunggu kapal yang tidak produktip, tidak terpola dengan baiknya pengelolaan bahan bakar minyak kapal ,perampokan dll.

Dengan Penggunaan AIS yang baik tentunya permasalahan tersebut diatas bisa dikurangi dan tentunya akan memangkas biaya produksi pelabuhan karena pola penanganannya bisa lebih efektif dan efesien untuk memperpendek waktu Produksi Pelabuhan dari Proses In (Kedatangan Kapal ) Proses Kepelabuhanan Hingga Out ( Keberangkatan Kapal).AIS hendaklah disadari sebagai suatu kebutuhan bersama stake holder pelabuhan dan dunia maritim bukan suatu beban yang perlu dihindari.JIka semua pihak yang terkait di Perairan dan Pelabuhan Batam kapalnya menerapkan penggunaan AIS tentunya akan membuat perkembangan dunia maritim Batam lebih baik. 

Kargo Container Handling Charge ( CHC ), Handling Penumpukan ( Stacking ) dan Container Truck Clossing di Pelabuhan

Kargo Container Handling Charge ( CHC ) adalah biaya yang dikenakan oleh Pengelola Pelabuhan Kepada Pengguna Jasa ( Shipping Line ) sejak kapal sandar Lift On, Haulage (Trucking), Lift Of hingga penumpukan Container di Lapangan Penumpukan ( Stacking / Container Yard ).

Kargo Handling Penumpukan ( Stacking ) Kontainer adalah Biaya yang dikenakan oleh Pengelola Pelabuhan Kepada Pengguna Jasa ( Shipping Line ) sejak Barang Lift Of di Penumpukan (di tempatkan di Tempat Penumpukan / Container Yard yang dikenakan biaya tarif dasar penumpukan dan biaya struktur tarif penumpukan dengan ketentuan masa waktu penumpukan.

Kargo Handling Penumpukan ( Stacking ) Kontainer adalah Biaya yang dikenakan oleh Pengelola Pelabuhan Kepada Pengguna Jasa ( Shipping Line ) sejak Barang Lift Of di Penumpukan (di tempatkan di Tempat Penumpukan / Container Yard yang dikenakan biaya tarif dasar penumpukan dan biaya struktur tarif penumpukan dengan ketentuan masa waktu penumpukan.

Kargo Kontainer Truck Closing adalah Proses kegiatan yang tidak lazim di Pelabuhan Barang dimana Proses kegiatan handling container sejak kapal sandar ,trucking langsung keluar Pelabuhan tanpa melalui proses Penumpukan di Terminal Penumpukan Kontainer/Barang.

Dalam Proses Handling Kontainer setidaknya ada 2 Tarif Pokok yang dikenakan yaitu tarif Container Handling Charge ( CHC )  yang didalam nya terdiri  dari tarif Lift On, Tarif Trucking/ Haulage dan Tarif Lift OF, serta tarif Pokok lainnya yaitu tarif Penumpukan didalamya terdapat tarif Dasar Penumpukan dengan Ketentuan dasar yang ditetapkan dan Tarif Struktur Tarif Penumpukan dengan Ketentuan Waktu Penumpukan.

Penulis : Kun Sri Harto, SE,SH

Managemen Pelabuhan

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang dan dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan  penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan  intra dan antar moda transportasi

A. KONSEP DASAR PELABUHAN :

• Pelabuhan sebagai Link

Pelabuhan merupakan salah satu mata rantai proses transportasi dari tempat asal barang/orang ke tempat tujuan perdagangan melalui laut.

• Pelabuhan sebagai Interface

Sebagai tempat pertemuan dua moda transportasi,transportasi laut dan transportasi darat untuk pemindahan muatan yang berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi suatu Daerah atau Negara

• Pelabuhan sebagai Gateway

pelabuhan sebagai pintu gerbang suatu daerah atau suatu negara. Dalam kaitan dengan fungsinya sebagai gateway, tidak terlalu mengherankan jika setiap kapal yang berkunjung ke suatu daerah atau negara maka kapal itu wajib mematuhi peraturan dan prosedur yang berlaku di daerah atau negara tempat pelabuhan tersebut berada 

• Pelabuhan sebagai Industri Entity

Industry entity (kawasan industri), maksudnya adalah pelabuhan merupakan lingkungan kerja yang bersifat dinamis, maka penyediaan berbagai fasilitas pelabuhan perlu dikembangkan termasuk fasilitas untuk industri, terutama industri yang ada hubungannya dengan perkapalan dan transportasi laut lainnya bahkan sebagai kawasan Industri Maritim Pelabuhan.

B. INDIKATOR KINERJA PELABUHAN

Pengukuran Kinerja Pelabuhan menggunakan Indikator antara lain sebagai berikut:
Pengumpulan data dan Informasi Pelabuhan untuk mengukur kinerja ,mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan ,menentukan tingkatan kinerja yang sesuai mungkin untuk dilakukan.
Tujuan : Mengetahui Keadaan Pelabuhan pada Periode tertentu, Menetapkan target kinerja Pelabuhan, Rencana Pengembangan Pelabuhan.

• Indikator Pelayanan

Indikator untuk mengukur target kinerja dari sisi waktu pelayanan terhadap kunjungan kapal yang diukur dalam satuan jam.

Komponen Kinerja Pelayanan meliputi;

1.Waktu menunggu (Waiting Time)

2. Waktu Pelayanan (Service Time)

Lamanya waktu kapal dipelabuhan disebut Turn Round Time (TRT) atau Ship Time In Port

• Indikator Keluaran/Out Put
• Indikator Produktifitas
• Indikator Kemanfaatan/Utilization

Pernyataan Pemenuhan Keamanan Fasilitas Pelabuhan terhadap Objek Vital Pelabuhan

​

Persyaratan

Administrasi : Surat Permohonan dari Pemilik/Operator Fasilitas Pelabuhan PFSP (Port Fasility Security Plan) dan PFSP (Port Fasility Security Plan) dalam bahasa Indonesia (2 rangkap) Copy surat izin operasional Copy surat penunjukkan sebagai PFSO (Port Facility Security Officer) Copy sertifikat PFSO (Port Facility Security Officer) Teknis : Melakukan verifikasi pada Fasilitas pelabuhan Masa berlaku 5 Tahun

Bagi pelabuhan Indonesia yang tidak dapat memenuhi ketentuan ISPS Code / Statement of Compliance Of a Port Facility (SoCPF)/Peryataan Pemenuhan Keamanan  Fasilitas Pelabuhan akan berdampak pelabuhan 1. Indonesia tidak akan dimasuki kapal asing. 2 Penolakan kapal Indonesia oleh pelabuhan di negara lain  3 Perdagangan serta perekonomian  terganggu Dan Mempengaruhi Ekonomi National 4.Munculnya biaya yang tinggi di Pelabuhan tujuan terhadap tambahan biaya Garranty Keamanan Dan Pemeriksaan. 5.Hilangnya Pendapatan Pelabuhan  Karena penolakan kunjungan kapal. 

Pernyataan Keamanan Fasilitas Pelabuhan (SoCPF) bagi  Pelabuhan   adalah kepentingan National Dan Kepentingan Negara, tentunya semua pihak harus andil untuk mendukung Pemenuhan nya dengan mengesampingkan kepentingan.