Bentuk Kerjasama di Pelabuhan

Penulis : Kun Sri Harto, SE, SH

Manager Pengembangan Usaha dan Kemitraan (Kerjasama) Badan Pengelola Pelabuhan Batam

Batam, 25 Maret 2019

Penyelenggara Pelabuhan berperan sebagai wakil Pemerintah untuk memberikan konsesi atau bentuk kerjasama lainnya kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk melakukan kegiatan pengusahaan di pelabuhan yang dituangkan dalam perjanjian.Bentuk kerjasama lainnya  berupa: 

a. kerjasama pemanfaatan; 

b. persewaan; 

c. kontrak manajemen; dan 

d. kerjasama operasi.
Penyelenggara Pelabuhan adalah otoritas pelabuhan atau Badan penyelenggara pelabuhan.
Konsesi adalah pemberian hak oleh penyelenggara pelabuhan kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk melakukan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan tertentu dalam jangka waktu tertentu dan kompensasi tertentu.

Bentuk Kerjasama Perjanjian  paling sedikit memuat:
a. lingkup pengusahaan;
b. masa konsesi pengusahaan;
c. tarif awal dan formula penyesuaian tarif;
d. hak dan kewajiban para pihak, termasuk resiko yang dipikul para pihak dimana alokasi resiko harus didasarkan pada prinsip pengalokasian resiko secara efisien dan seimbang;
e. standar kinerja pelayanan serta prosedur penanganan keluhan masyarakat;
f. sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi perjanjian pengusahaan;
g. penyelesaian sengketa;
h. pemutusan atau pengakhiran perjanjian pengusahaan;
i. sistem hukum yang berlaku terhadap perjanjian pengusahaan adalah hukum Indonesia;
j. keadaan kahar; dan
k. perubahan-perubahan.

Dalam hal masa konsesi telah berakhir, fasilitas pelabuhan hasil konsesi beralih atau diserahkan kembali kepada Badan penyelenggara pelabuhan.

Fasilitas pelabuhan yang sudah beralih kepada badan penyelenggara pelabuhan sebagaimana  pengelolaannya diberikan kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang berdasarkan kerjasama pemanfaatan melalui mekanisme pelelangan.

Badan Usaha Pelabuhan yang telah ditetapkan melalui mekanisme pelelangan dalam melaksanakan kegiatan pengusahaannya di pelabuhan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  Kerjasama pemanfaatan  diberikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian kerjasama pemanfaatan ditandatangani.

Dalam kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa terkait dengan kepelabuhanan dan Kepelabuhanan lainnya Badan  penyelenggara pelabuhan dapat melakukan kerjasama dengan orang perseorangan warga negara Indonesia dan/atau badan usaha.  Kerjasama  dapat dilakukan dalam bentuk:
a. Kerjasama penyewaan lahan;
b. Kerjasama penyewaan gudang; dan/atau
c. Kerjasama penyewaan penumpukan.
d. Kerjasama Penyewaan ruang usaha, dan.
e. Kerjasama Penyewaan Jasa Kepelabuhanan Lainnya


Kerjasama Penyewaan sebagaimana dimaksud diatas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.